Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama KPK di Gedung KPK Jakarta, Rabu (13/5/2026)., infobarut.com – Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Penegasan itu ia sampaikan saat mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan bersama KPK di Gedung KPK Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Adapun dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan apresiasi kepada KPK. “Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KPK yang terus memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” katanya.
Lebih lanjut, Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Barito Utara telah menindaklanjuti surat KPK. Seluruh perangkat daerah diminta menyiapkan data yang diperlukan. Konsolidasi lintas perangkat daerah juga dilakukan. Inspektorat dioptimalkan sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Dalam forum tersebut, Bupati secara terbuka menyampaikan sejumlah catatan evaluasi. Pada aspek Pokok Pikiran DPRD, masih ditemukan ketidaksinkronan antara usulan dan dokumen perencanaan. Pemahaman mekanisme penginputan dan verifikasi juga belum merata.
Sementara itu, pada pelaksanaan pengadaan langsung, masih ada kelemahan teknis. Metode pemilihan penyedia serta administrasi dan pencatatan kegiatan perlu diperbaiki.
Bupati juga menyoroti pelaksanaan e-purchasing. Keterbatasan pemahaman sistem dan prosedur masih terjadi. Pemilihan produk dan penyedia belum sepenuhnya sesuai. Pencatatan transaksi juga belum terintegrasi optimal.
Kemudian, pengelolaan hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan memerlukan penguatan. Pemahaman regulasi, proses verifikasi, validasi, dan tertib administrasi pelaporan harus dibenahi.
“Kami menyadari bahwa keterbukaan dalam mengakui kekurangan merupakan langkah awal menuju perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bupati berharap rapat ini menghasilkan arahan dan rekomendasi dari KPK. “Semoga sinergi antara pemerintah daerah dan KPK dapat terus terjalin dengan baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.


