INFOBARUT.COM, Muara Teweh, Selasa 9 September 2025 — Pemerintah Kabupaten Barito Utara bergerak cepat menindaklanjuti surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500.2.5/2309/IJ tertanggal 4 September 2025 tentang atensi atas kenaikan harga komoditas beras di daerah. Melalui rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Aula Setda Ruang C Muara Teweh, Pemkab Barito Utara berupaya mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi ini dipimpin oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara, Eveready Noor. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perangkat Daerah, pejabat perwakilan Perum Bulog, serta instansi terkait lainnya yang memiliki peran dalam pengendalian harga pangan.
Eveready Noor menekankan pentingnya langkah antisipatif yang harus dilakukan bersama-sama. Ia mengingatkan bahwa kenaikan harga beras berpotensi menurunkan daya beli masyarakat sehingga diperlukan koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, Bulog, dan instansi terkait.
“Kita tidak boleh lengah, karena penyerapan SPHP yang tinggi harus diimbangi langkah pengendalian. Jangan sampai daya beli masyarakat turun akibat harga beras mengalami kenaikan,” tegasnya.
Menurut Eveready Noor, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah berjalan selama ini memang cukup membantu masyarakat. Namun, keberhasilan program tersebut tetap harus didukung dengan kebijakan yang tepat, termasuk pengawasan distribusi dan intervensi langsung melalui kegiatan pasar murah.
“Gerakan pasar murah sudah dijalankan di beberapa kecamatan dan desa. Untuk dalam kota Muara Teweh akan diadakan di Pasar Pendopo dan Pasar PBB. Hal ini akan efektif menjaga harga beras tetap terjangkau serta untuk mengendalikan inflasi,” harapnya.
Gerakan pasar murah menjadi solusi utama yang ditawarkan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga. Melalui program ini, masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau sehingga daya beli tetap terjaga. Pelaksanaan pasar murah juga diharapkan dapat menekan gejolak harga di pasar sekaligus mendukung upaya pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Rapat koordinasi tersebut juga menekankan pentingnya pemantauan harga harian di pasar. Perangkat daerah yang membidangi perdagangan diminta untuk memperbarui data harga secara rutin, baik dari pasar tradisional maupun ritel modern. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan selanjutnya, termasuk jadwal dan lokasi pelaksanaan pasar murah di wilayah Kabupaten Barito Utara.
Perum Bulog melalui perwakilannya menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah. Bulog berkomitmen untuk menyalurkan beras SPHP sesuai kebutuhan daerah, dengan prioritas penyaluran pada wilayah-wilayah yang tingkat kerawanannya lebih tinggi serta daerah yang akses pasarnya terbatas. Dengan begitu, intervensi pasar dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting agar tidak terjadi hambatan distribusi. Pemerintah daerah berharap seluruh pemangku kepentingan dapat menjalankan peran masing-masing secara maksimal. Dengan langkah cepat ini, diharapkan inflasi di Barito Utara dapat terkendali, sementara kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang wajar.
Menutup rapat, Eveready Noor kembali mengingatkan agar hasil rapat ini segera ditindaklanjuti dalam bentuk kerja nyata di lapangan.
“Semoga upaya bersama ini menjaga kestabilan harga beras di Barito Utara, sehingga masyarakat tidak terbebani dan aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga,” ujarnya.
Rapat koordinasi pengendalian inflasi yang digelar Pemkab Barito Utara ini menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan harga pangan, khususnya beras. Dengan keterlibatan semua pihak, pemerintah optimistis harga beras tetap terkendali dan daya beli masyarakat dapat terus dipertahankan.
