INFOBARUT.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara mengikuti Zoom Meeting Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025). Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat A Sekretariat Daerah (Setda) Barito Utara dan dihadiri Penjabat (Pj.) Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, bersama Sekretaris Daerah Drs. Muhlis serta sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
Rapat koordinasi tersebut diikuti secara serentak oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Agenda utama membahas langkah-langkah strategis dalam mengendalikan inflasi serta arahan Mendagri mengenai perkembangan situasi sosial, politik, dan keamanan nasional terkini.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Inflasi, menurutnya, bukan hanya masalah ekonomi semata, tetapi juga berdampak langsung terhadap kondisi sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi lintas sektor sangat penting. Pemerintah daerah harus memperkuat pemantauan data pasar, mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan mempercepat respon jika ada gejolak harga di lapangan. Semua ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat,” ujar Tito.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan pusat, melainkan harus mampu melakukan inovasi di tingkat lokal seperti operasi pasar, program ketahanan pangan, serta menjamin kelancaran distribusi bahan pokok.
Selain isu inflasi, Mendagri juga menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia yang menyoroti dinamika sosial dan politik nasional. Tito menjelaskan bahwa sejak 25 Agustus 2025 terjadi aksi unjuk rasa masyarakat dan mahasiswa di 107 titik pada 32 provinsi yang mengakibatkan kerugian pada sejumlah aset pemerintah.
“Presiden menginstruksikan kementerian dan pemerintah daerah agar segera melaksanakan koordinasi di lapangan, memastikan keamanan masyarakat, dan menjaga situasi tetap kondusif,” jelas Tito.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Jakarta pada 31 Agustus 2025, Presiden bersama pimpinan partai politik juga membahas langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional. Pemerintah pusat menegaskan komitmennya untuk mengutamakan keamanan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.
Menanggapi arahan tersebut, Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan menyatakan kesiapan daerah dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat.
“Pemkab Barito Utara akan terus memperkuat koordinasi dengan TPID, aparat keamanan, serta seluruh stakeholder. Kami berkomitmen menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan keamanan masyarakat tetap terjaga,” kata Indra.
Ia juga menegaskan bahwa langkah-langkah preventif akan terus ditingkatkan, termasuk pemantauan distribusi bahan pokok di pasar, pengawasan stok, dan menjaga kelancaran rantai pasok. Menurutnya, hal ini penting untuk mengantisipasi gejolak harga serta menjamin ketersediaan barang kebutuhan masyarakat.
Rapat koordinasi nasional yang dipimpin Mendagri ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Tito Karnavian mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan berbeda sehingga diperlukan kebijakan yang cepat, tepat, dan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Tidak ada satu formula yang sama untuk semua daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengambil kebijakan yang tepat dan cepat sesuai kondisi masing-masing wilayah. Itulah kunci menjaga stabilitas bangsa ini,” tambah Tito.
Bagi Pemkab Barito Utara, keikutsertaan dalam rakor ini sekaligus menegaskan komitmen daerah untuk terus mengambil bagian aktif dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan stabilitas masyarakat di tengah dinamika nasional. Melalui koordinasi yang kuat antara pusat dan daerah, pemerintah berupaya memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga terjangkau serta keamanan wilayah tetap terjaga sepanjang tahun 2025.
